Apa Itu Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pedoman resmi yang mengatur bagaimana laporan keuangan disusun, diukur, dan disajikan. Di Indonesia, SAK ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Dengan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, laporan keuangan sebuah bisnis dapat dipercaya, dibandingkan antar periode, dan dimengerti oleh pihak eksternal, baik bank, investor, auditor, maupun kantor pajak.
Per 1 Januari 2024, IAI memberlakukan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) yang membagi SAK ke dalam empat pilar utama. Perubahan ini juga berdampak pada penamaan dan penomoran PSAK agar selaras dengan standar internasional IFRS.
Jenis-Jenis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Berikut adalah empat pilar Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan KSPKI IAI.
1. SAK Umum (PSAK Berbasis IFRS)
Pilar 1: Untuk Perusahaan Publik & Entitas Besar
SAK Umum adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diadopsi dari IFRS (International Financial Reporting Standards). Standar ini berlaku wajib untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan asuransi, bank, dan entitas lain yang memiliki akuntabilitas publik signifikan.
Contoh penggunaan:
- PT Astra International Tbk menyusun laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK 201 (Penyajian Laporan Keuangan) dan PSAK 207 (Laporan Arus Kas).
- Bank BCA menggunakan PSAK 71 (Instrumen Keuangan) untuk mengukur dan mengklasifikasikan aset keuangannya.
Untuk UMKM, SAK Umum ini umumnya belum relevan, kecuali jika Anda sedang mempersiapkan IPO atau mencari investasi dari pemodal besar yang mensyaratkan laporan berstandar IFRS.
2. SAK Entitas Privat (SAK EP), Berlaku Efektif 2025
Pilar 3: Menggantikan SAK ETAP
SAK Entitas Privat (SAK EP) resmi menggantikan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) mulai 1 Januari 2025. SAK ini ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, seperti CV, firma, dan PT tertutup, yang menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal (bank, investor, mitra bisnis).
SAK EP lebih ringkas dibanding SAK Umum, tetapi tetap selaras dengan kerangka IFRS for SMEs sehingga laporan keuangannya dapat diperbandingkan secara global.
Contoh penggunaan:
- Sebuah PT tertutup yang bergerak di bidang distribusi dengan omzet Rp5 miliar menggunakan SAK EP untuk menyusun laporan keuangan tahunannya guna pengajuan kredit modal kerja ke bank.
- Perusahaan jasa konsultan manajemen berbentuk CV dengan 15 karyawan menyusun neraca dan laporan laba rugi berdasarkan SAK EP untuk keperluan audit internal.
3. SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)
Pilar 4: Paling Relevan untuk UMKM
SAK EMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan yang dirancang khusus agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa menyusun laporan keuangan yang layak tanpa memerlukan keahlian akuntansi yang mendalam. Standar ini menggunakan pendekatan biaya historis dan pengungkapan yang lebih sederhana.
Tiga laporan wajib dalam SAK EMKM:
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas.
- Laporan Laba Rugi: Menunjukkan pendapatan, beban, dan laba/rugi bersih.
- Catatan atas Laporan Keuangan: Penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi penting lainnya.
Contoh penggunaan:
- Salon kecantikan dengan omzet Rp200 juta per tahun menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menggunakan SAK EMKM untuk mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) ke bank.
- Usaha jasa catering dengan 10 karyawan menggunakan SAK EMKM untuk membuat laporan keuangan yang dibutuhkan oleh program pendanaan pemerintah.
Jika bisnis Anda sudah berjalan stabil dan omzetnya di atas Rp100 juta, SAK EMKM adalah standar yang paling tepat untuk mulai diterapkan sekarang.
4. SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah)
Pilar 2: Untuk Entitas Berbasis Prinsip Islam
SAK Syariah mengatur pencatatan transaksi keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Standar ini diterbitkan oleh DSAK IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS IAI), dan digunakan oleh bank syariah, koperasi syariah, lembaga zakat, dan entitas lain yang menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah.
Transaksi yang diatur dalam SAK Syariah antara lain:
- Murabahah: Jual beli dengan keuntungan yang disepakati di awal.
- Mudharabah: Bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha.
- Musyarakah: Kemitraan usaha dengan kontribusi modal bersama.
- Ijarah: Sewa menyewa aset atau jasa.
- Zakat dan Wakaf: Pencatatan penerimaan dan penyaluran dana sosial.
Contoh penggunaan:
- Koperasi simpan pinjam syariah di Jawa Tengah mencatat transaksi mudharabah dan musyarakah sesuai SAK Syariah dalam laporan keuangan tahunannya.
- Sebuah UMKM kuliner halal yang bermitra dengan bank syariah menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan peralatan dan mencatatnya sesuai ketentuan SAK Syariah.
Perbandingan Jenis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Standar Akuntansi Keuangan Mana yang Tepat untuk UMKM?
Pertanyaan ini sering muncul dari pelaku usaha yang mulai serius membenahi keuangan bisnisnya. Jawabannya bergantung pada skala dan bentuk badan usaha:
- Usaha perorangan / UMKM informal: Belum wajib mengikuti SAK tertentu, namun SAK EMKM sangat disarankan sebagai standar pencatatan keuangan.
- UMKM berbadan hukum (CV/PT tertutup): Wajib memiliki laporan keuangan; SAK EMKM atau SAK EP (mulai 2025) adalah pilihan yang tepat.
- Koperasi syariah / BMT: Menggunakan SAK Syariah sesuai dengan jenis transaksi yang dijalankan.
- PT yang berencana IPO atau mencari investor besar: Perlu mempersiapkan diri menuju SAK Umum berbasis PSAK/IFRS.
Kesimpulan
Standar Akuntansi Keuangan bukan sekadar formalitas administrasi. Ini adalah alat yang menentukan apakah laporan keuangan bisnis Anda bisa dipercaya, diakses, dan digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat.
Per 2025, Indonesia memiliki empat pilar SAK: SAK Umum (PSAK berbasis IFRS), SAK Entitas Privat (pengganti ETAP), SAK EMKM, dan SAK Syariah. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, SAK EMKM adalah titik masuk yang paling realistis dan strategis.
Mulailah dengan memahami standar mana yang sesuai untuk skala bisnis Anda, lalu terapkan secara konsisten. Dengan laporan keuangan yang terstandar, peluang untuk mendapatkan pembiayaan, investor, dan kepercayaan mitra bisnis akan jauh lebih terbuka.
Baca Juga: 5 Laporan Keuangan, Fungsi, dan Contohnya
